Home » Artikel » Strategi Pengembangan Industri Gula Nasional Untuk Kesejahteraan Petani Tebu

Strategi Pengembangan Industri Gula Nasional Untuk Kesejahteraan Petani Tebu

Indonesia merupakan negara importir gula terbesar di dunia dengan nilai impor sebesar 4,45 juta ton. Impor gula Indonesia mengungguli China, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan mempunyai nilai impor gula 4,2 juta ton dan Amerika dengan nilai impor gula 3,11 juta ton.

Grafik 1. Negara Pengimpor Gula Terbesar Sepanjang 2017/2018 (dalam juta ton)

Kondisi situasi saat ini produksi gula nasional 2,5 juta ton dengan areal tebu 450 ribu Ha dan produktivitas gula mencapai 5,5 ton/Ha. Target produksi gula pemerintah tahun 2019/2020 adalah 3,3 juta ton dengan areal tebu 505 ribu Ha dan nilai produktivitas gula 6 ton/Ha (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, 2017). Dari hasil analisis situasi di atas ada selisih antara produksi gula saat ini dengan target dari pemerintah. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam kerangka pengembangan industri gula nasional yang dijiwai dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu nasional.

Strategi pertama yang dapat dilakukan untuk mencapai target produksi gula nasional secara teknis yaitu dengan intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi gula yaitu dengan: (1) melakukan irigasi sederhana (sumur dalam/drip irrigation) pada lahan kering (2) melakukan rekayasa teknis untuk tanah yang kurang sesuai untuk tanaman tebu (3) melakukan bimbingan teknis untuk bongkar raton dan penyediaan input dan kredit bagi petani sebagai upaya untuk menjaga kesanggupan petani menanam tebu (4) melakukan mekanisasi kelompok hamparan  dan pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)  sebagai upaya pemenuhan tenaga kerja dalam perkebunan tebu yang semakin lama semakin berkurang. Dalam bidang ekstensifikasi pertanian dapat dilakukan beberapa upaya yaitu dengan cara: (1) sewa lahan yaitu dengan melakukan kerja sama pemanfaatan lahan Perhutani, (2) mengembalikan areal tebu rakyat, (3) perluasan areal tebu rakyat baru, (4) melakukan perluasan areal PG baru di luar Jawa.

Di samping melakukan upaya teknis untuk meningkatkan produksi gula nasional, Strategi kedua merupakan peran pemerintah/stakeholder sebagai komitmen untuk meningkatkan produksi gula nasional. Kebijakan yang dapat diambil pemerintah terkait dengan peningkatan produksi gula yaitu dengan melakukan penataan Pabrik Gula (PG) BUMN dengan kapasitas minimal 4.000 Ton Cane Per Day (TCD) agar pabrik lebih efisien (OR/Overall Recovery minimal 80%); adanya pengaturan perwilayahan kerja PG; transparansi penetapan randemen; sistem beli putus tebu yang memudahkan pelaksanaan stabilisasi harga dan meningkatkan pendapatan petani sebagai salah satu usaha mengembalikan minat petani dalam menanam tebu; mendorong pembangunan PG baru khususnya di luar pulau Jawa, dimana PG baru harus terintegrasi dengan industri hilirnya; dan mendorong pembangunan PG rafinasi. Strategi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman yang semakin meningkat setiap tahunnya, namun kapasitas produksinya tidak bertambah dan disorong untuk membangun PG baru yang terintegrasi dengan perkebunan tebu dengan mutu SN1 dan SN2. Kebijakan berikutnya yang berkaitan dengan peningkatan motivasi petani dalam melakukan usaha tani tebu adalah dengan pemberian insentif, hal ini mengingat bahwa kesulitan perolehan lahan untuk perkebunan tebu dan tingginya investasi pembangunan PG baru sehingga return of investment sangat lama, maka diperlukan fasilitas yang akan membuat investor tertarik untuk membangun pabrik gula baru baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.10 Tahun 2017 yang memberikan fasilitas impor Gula Mentah untuk PG baru dan PG lama yang melakukan investasi peningkatan kapasitas atau perluasan produksi diharapkan menjadi salah satu solusi menuju akselerasi peningkatan produksi gula nasional; impor yang nantinya diberikan juga akan memperhitungkan neraca gula nasional sehingga tidak akan menyebabkan kelebihan stok yang dapat menyebabkan pertentangan dengan petani tebu. Permenperin ini justru akan membantu petani menjadi lebih sejahtera karena terdapat syarat lahan dan kapasitas produksi minimal berbasis tebu yang harus dipenuhi perusahaan. Kebijakan berikutnya yaitu mengamankan harga gula sebagai satu dari sembilan bahan pokok yang harga dan ketersediaannya diatur oleh pemerintah, dengan melakukan stabilisasi harga gula nasional. Pemerintah perlu melakukan kebijakan perlindungan harga gula melalui mekanisme Bulog. Dimana perlu meningkatkan peran BULOG pada penentuan harga gula di pasaran, sehingga terdapat kepastian pembelian gula petani yang tidak terserap pasar dengan harga wajar.

Strategi ketiga pengembangan industri gula nasional yang tidak boleh dikesampingkan yaitu dengan melakukan optimalisasi peran Pusat Penelitian dan Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan akademisi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian di Universitas untuk melakukan terobosan-terobosan dalam bidang penelitian dan pengembangan tebu. Penelitian dimaksudkan menyediakan informasi yang akurat kepada petani dan stakeholder dalam pengambilan langkah teknis dan strategi kebijakan yang akan diambil untuk meningkatan produksi gula nasional yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan petani tebu. Di sisi lain, penelitian tebu dimaksudkan untuk menentukan tingkat intervensi stakeholder serta penetapan metode pelayanannya dengan memperdalam dan mempertajam pemahaman terhadap peningkatan produksi gula nasional yang berpihak pada kesejahteraan petani tebu.

*Adrinoviarini, Dosen Teknologi Agroindustri UNUSIA Jakarta. Pemerhati Lingkungan Hidup dan Analis Kebijakan Pertanian. Email: ririn@unusia.ac.id


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

E-LEARNING
E-LIBRARY